Perkembangan Aktivitas Tambang di Raja Ampat

Kabupaten Raja Ampat: Visi Bahari vs. Investasi Tambang
Kabupaten Raja Ampat telah dikukuhkan oleh Mentri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 12 Mei 2007 sebagai Kabupaten Bahari. Dalam rencana pengembangan kabupaten bahari ini sektor pariwisata (ecotourism), kelautan dan perikanan diandalkan sebagai sumber utama pendapatan daerah. Dari aspek kelangsungan sumber daya alam, kedua sektor ini dinilai lebih layak dan tepat untuk dikembangkan. Di sisi lain, masyarakat dapat menerima manfaatnya secara langsung karena ke-hidupan mereka sehari-hari tergantung dari laut. Sayang sekali bahwa pencanangan kabupaten ini sebagai kabupaten bahari tidak diatur di dalam sebuah peraturan daerah, kecuali SK bupati untuk menetapkan 7 kawasan konservasi laut daerah (KKLD) di Raja Ampat.

Visi Kabupaten Bahari ini juga didasarkan pada hasil penelitian colaborative CI, TNC dan WWF tahun 2003, yang menemukan 1125 jenis ikan, 699 jenis molusca, dan 537 jenis hewan karang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 75 % karang dunia dijumpai di daerah ini. Para ahli biologi laut yang melakukan penelitian tersebut kemudian menyimpulkan bahwa kawasan ini me-miliki keaneka ragaman hayati laut tertinggi di dunia saat ini. Kekayaan ini didukung oleh posisi-nya yang berada di tengah-tengah segi tiga karang dunia (world corral triangle) yang terbentang dari kepulauan Pacific, Australia, Indonesia, Malaysia dan Phillipine. Karena itu daerah ini di-juluki sebagai jantungnya segi tiga karang dunia. Selain itu, LIPI juga telah melakukan penelitian biologi darat (Maret – April 2008) dan menemukan beberapa jenis tumbuhan dan hewan baru yang diidentifikasi belum pernah ditemukan di daerah lain. Belum lagi potensi lainnya seperti kandung-an mineral untuk pertambangan umum dan migas.

Karena kekayaan alam yang luar biasa ini sehingga pemerintah Indonesia telah mengusulkannya ke UNESCO untuk dinominasi sebagai salah satu situs warisan dunia (world haritage). Tujuannya adalah agar daerah ini dilindungi sebagai pusat penelitian kelautan untuk pengembangan ilmu pe-ngetahuan. Dalam rangka itu pula pemerintah menetapkan kabupaten Raja Ampat sebagai salah satu daerah tujuan wisata dari 10 daerah tujuan wisata international Indonesia 2008.

Namun, pemda mempunyai pertimbangan lain. Bupati, dalam setiap pertemuan resmi maupun tidak resmi selalu menyampaikan bahwa untuk mengembangkan dua sektor utama dan sektor-sektor lainnya dibutuhkan dana yang sangat besar. Alokasi dana Otonomi Khusus Papua, DAK, DAU dan sumber-sumber dana resmi lain rupanya belum cukup. Ini jadi alasan bagi pemda untuk mendorong investasi tambang. Diasumsikan bahwa pemanfaatan potensi cadangan tambang nickel yang begitu besar di Raja Ampat saat ini akan membawa keuntungan multiplier effect terhadap sektor-sektor lain. Seperti, penyediaan lapangan kerja (peluang untuk penduduk lokal), social services bagi masyarakat kampung, pengembangan sektor jasa, membuka isolasi daerah dan membangun sentra-sentra pertumbuhan baru.

Sejak awal ditetapkannya daerah ini sebagai kabupaten definitif 2004, pemda belum memiliki RTRW yang ditetapkan sebagai acuan untuk program pembangunan daerah. Pemda sebenarnya telah mengetahui bahwa 84 % dari luas seluruh wilayah administratif Raja Ampat (41,108 km2) terdiri dari laut, sedangkan luas daratannya hanya 16 % atau 7,680 km2 yang terdiri dari 4 pulau besar (Waigeo, Batanta, Salawati dan Misool, yang masing-masing luasnya antara 700 – 1500 km2) dan sekitar 610 pulau-pulau kecil lainnya. Pilihan untuk investasi tambang tentu akan sangat berdampak signifikan bagi carying capacity pulau-pulau tersebut.

Nampak jelas bahwa pemda hanya berfikir bagaimana mempercepat pemasukan dana untuk daerah tapi mengabaikan factor kelangsungan sumber daya dan keseimbangan ekosistem. Bahkan bupati telah berkali-kali mengingatkan CI dan TNC untuk hanya focuskan programnya pada konservasi laut. Ini menunjukkan bahwa bupati dan para aparatnya tidak memahami dan memiliki wawasan jangka panjang tentang lingkungan dan hanya berfikir bagaimana mengeruk kekayaan SDA yang ada sebesar-besarnya. Euphoria “jadi tuan di negri sendiri” dalam Otonomi Khusus Papua dan tekanan kebutuhan pasar dunia untuk mineral logam, adalah dua kondisi yang memungkinkan ter-jadinya praktek eksploitasi SDA tanpa kendali di Papua saat ini. Kondisi yang pertana sebagai pendorong dan kondisi luar sebagai peluang.

Jumlah dan Profile Perusahaan
Sesuai data resmi dari pemda Raja Ampat (Dinas Pertambangan) terdapat 16 perusahaan yang sudah mengajukan permohonan untuk ijin KP penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi. Sementara informasi tidak resmi dari aparat pemda setempat menyebutkan ada 24 perusahaan (daftar terlampir). 12 di antaranya telah mendapat ijin prinsip dari bupati untuk eksplorasi. Sejak awal 2007 hingga sekarang dua perusahaan telah melakukan eksploitasi dan hasilnya berupa pasir logam dikapalkan ke China dan Australia. Perusahaan dari Australia yang membeli pasir logam dari Raja Ampat adalah Queensland Nickel International (QNI), anak perusahaan BHP Biliton, salah satu perusahaan tambang raksasa dunia yang sudah melakukan kontrak karya dengan Aneka Tambang untuk investasi di pulau Gag (Raja Ampat). Sementara perusahaan pembeli dari China belum diketahui namanya. Kami pernah menanyakan pada manager operational PT. Anugerah Surya Pratama (perusahaan yang memiliki konsesi tambang terluas di P. Waigeo) tapi dijawab tidak tahu, hanya sebagai penadah, katanya.

Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan hasil loby para tokoh dan pejabat Raja Ampat ketika melakukan study banding ke beberapa daerah seperti Batam, Bandung dan Denpasar setelah daerah ini ditetapkan sebagai kabupaten definitif tahun 2004. Semua perusahaan tersebut belum berpengalaman dalam usaha pertambangan umum, kecuali mengontrak ex karyawan perusahaan tambang di daerah lain, seperti Freeport, Newmont, dan Aneka Tambang. Beberapa manajer yang telah dijumpai mengakui kalau perusahaan yang dijalankannya baru pertama terlibat dalam usaha pertambangan umum di Raja Ampat. Bahkan, ketika menanyakan manager operasional PT. Karunia Alam Waigeo, apakah dia tahu kalau di P. Waigeo ada beberapa kawasan yang sudah di-tetapkan sebagai hutan lindung dan cagar alam, dijawab tidak tahu. Boleh jadi mereka tidak mema-hami aturan-aturan penting menyangkut bidang pertambangan umum yang sudah diatur di dalam UU Pertambangan dan peraturan lainnya, antara lain ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat adat. Mereka hanya bertindak sebagai operator lapang-an untuk menjalankan konspirasi bisnis yang melibatkan pejabat daerah (atas nama otonomi khu-sus Papua), yang tentu didukung pula oleh jaringan bisnis dan kekuasaan (termasuk pihak keaman-an) di pusat atau daerah lain di luar Papua.

Permasalahan
1. Konflik kewenangan antara gubernur dengan bupati soal ijin operasi perusahaan. Sesuai ketentuan di dalam UU Pertambangan, ijin KP untuk konsesi dengan luas di atas 10,000 ha. adalah wewenang gubernur, dan di bawah 10,000 ha oleh bupati. Menghindari ijin dari gubernur, bupati berpegang pada UU Otonomi Khusus bahwa kewenangan daerah otonom berada di tangan bupati. Prakteknya, setiap perusahaan yang mengajukan ijin KP di atas 10,000 ha. dipecah menjadi beberapa anak perusahaan dengan masing-masing mendapat ijin konsesi di bawah 10,000 ha. Misalnya PT. Anugerah Surya Pratama memiliki ijin konsesi seluas 29,223 ha, memecah diri menjadi 3 perusahaan dimana satu perusahaan mendapat dua ijin, dengan luasan masing-masing 1,173 ha, 9,500 ha (PT. Anugerah Surya Pratama), 9,700 ha (PT. Anugerah Surya Indotama) dan 8,850 ha (PT. Anugerah Pertiwi Indotama). Begitu besarnya hasrat untuk menguasai dan mengatur sendiri sumber daya yang ada demi kepentingan kekuasaan, sehingga perusahaan milik seorang pejabat Papua yang mendapat ijin dari gubernur ditolak beroperasi oleh bupati. Kebetulan saja pemilik perusahaan tersebut adalah penduduk pribumi Raja Ampat, yang juga rival politik bupati pada pilkada yang lalu. Persoalan ini menimbulkan konflik berkepanjangan, mulai dari konflik horizontal antar kelompok masyarakat yang dikooptasi oleh dua kubu tersebut, konflik frontal antara masyarakat dengan Polda Papua, konflik antara Bupati dengan gubernur yang berdampak pada macetnya program pemberdayaan masyarakat di kampung-kampung, sampai ke Mabes Polri Jakarta. Status terakhir persoalan tersebut adalah, per-usahaan berhenti beroperasi dan pemilik perusahaan, Daniel Daat, putra daerah Raja Ampat yang juga anggota DPRP provinsi Papua, ditahan di Polda Papua sebagai tersangka tindak pidana lingkungan, dan melakukan usaha eksploitasi tambang tanpa ijin.

2. Pada awal tahun 2007 terjadi konflik kawasan antara PT. Bumi Makmur Selaras (BMS) dengan PT. Anugerah Surya Pratama (ASP). BMS mengklaim sudah mendapat ijin prinsip lebih dulu atas kawasan yang kemudian diberikan kepada ASP. Ijin untuk BMS dikeluar-kan oleh bupati kabupaten induk, Sorong, pada masa persiapan pemekaran kabupaten Raja Ampat, tahun 2002. Sedangkan ijin untuk ASP dikeluarkan oleh bupati care taker Raja Ampat, yang sekarang resmi menjabat bupati, tahun 2004. Bupati Raja Ampat kemudian digugat di Kantor PTUN Sorong. Dari PTUN Papua BMS menang perkara, sampai ban-ding ke Makasar pun BMS tetap menang. Tapi sampai sekarang BMS belum bisa ber-operasi, sementara ASP tetap beroperasi sampai ke eksploitasi dan eksport ke Australia dan China. Tim penyelidik Polda Papua yang turun ke lapangan Maret 2007 menemukan indi-kasi sebagai berikut: (a) Telah terjadi penyalah-gunaan wewenang oleh penjabat care taker Raja Ampat. Dakwaannya didasarkan atas SK Mentri Dalam Negeri untuk tugas penjabat care taker hanya meliputi tiga hal: menyiapkan pilkada untuk bupati definitif, membentuk DPR dan membangun infrastruktur dasar untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. (b) Terjadi praktek penyalah-gunaan keuangan negara. Polda Papua menemukan bahwa 9 perusahaan telah menyetor “uang kesungguhan”, masing-masing sebesar Rp. 100,000,000 yang seharusnya disetor ke kas negara/daerah. Namun hanya Rp. 160,000,000 yang disetor dan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Sampai sekarang perkara tersebut belum diproses lebih lanjut oleh Polda Papua.

3. Lagi-lagi, atas nama Otonomi Khusus Papua dan demi kepentingan meningkatkan pen-dapatan daerah, sehingga kawasan-kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan Cagar Alam dialih-fungsikan sebagai kawasan usaha pertambangan umum, tanpa melalui pem-bahasan DPR dan ijin Mentri Kehutanan. Antara lain kawasan Cagar Alam Waigeo Timur, ditunjuk berdasarkan Keputusan Mentri Kehutanan No: 251/Kpts-II/1996 tanggal 3 Juni 1996. Lebih dari 90 % wilayah operasi PT. Karunia Alam Waigeo (eksplorasi dan eksploi-tasi) berada di dalam kawasan Cagar Alam. Berdasarkan data-data GPS hasil investigasi lapangan, kerjasama LANAL Sorong, Balai Besar KSDA Papua-II dan Jaringan LSM Regio Kepala Burung Papua, diperoleh gambaran seperti terlihat di dalam peta di bawah ini (Peta dan laporan detail akan dilaporkan oleh BB-KSDA Papua-II):

From Areal Tambang PT. Karunia Alam Waigeo
Sumber: BB-KSDA Papua II, Agustus 2008.

4. Dokumen Amdal
Tiga perusahaan telah memiliki dokumen AMDAL, yang dibuat setelah perusahaan men-dapat ijin untuk eksplorasi dan eksploitasi dari bupati. Jelaslah di sini bahwa pembuatan Amdal hanya sebagai formalitas untuk menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mempertimbangkan dengan baik faktor-faktor lingkungan dan sosial. Soal lain menyangkut AMDAL, bahwa gubernur Papua Barat belum pernah membentuk Komisi AMDAL daerah, sehingga pemda Raja Ampat memberikan rekomendasi kepada pemrakarsa untuk “meminjam” (istilah yang digunakan oleh menejer perusahaan) dari Bapedalda Kota Sorong dan Dinas Pertambangan Kabupaten Sorong untuk membentuk komisi penilai Amdal. Dalam proses ini tidak ada satu pun KA AMDAL yang pernah ditolak, walaupun fakta di lapangan menunjukkan perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki kemampu-an teknologi yang memadai untuk membangun sistem pengendalian dampak lingkungan yang aman, sesuai petunjuk-petunjuk di dalam dokumen RKL dan RPL.


5. Dampak Lingkungan dan Sosial
Perusahaan-perusahaan yang beroperasi tidak memiliki sistem pengendalian lingkungan yang
memadai. Mereka membuat bendungan seadanya dari tanah batuan gamping dengan sistem tera sering sehingga pada saat curah hujan tinggi dinding jebol dan erosi tak terhin-darkan. Top soil yang sudah dibuka untuk tambang laterit terbawa erosi ke laut melalui kali, menimbulkan endapan lumpur yang menutupi padang lamun dan terumbu-terumbu karang di sepanjang daerah pesisir, serta hamparan laut biru berubah warna jadi cokelat kemerahan. Tingkat erosi yang terjadi begitu tinggi dan cepat karena mereka lakukan pe-nambangan di pulau kecil dimana aliran air permukaan jatuh langsung ke laut. Ada pula perusahaan yang melakukan aktivitas tambang di pulau besar (Waigeo) di daerah lereng gunung dengan tingkat kemiringan di atas 50 %. Menyangkut aspek sosial ekonomi, pen-duduk di daerah ini umumnya merupakan nelayan pesisir (bukan nelayan laut lepas) se-hingga ketika perairan di sekitar kampung tertutup lumpur mereka tidak bisa lagi menang-kap ikan dan hasil laut lainnya, seperti bia lola dan teripang.

6. Hak-hak Masyarakat Adat
Masyarakat adat tidak pernah dilibatkan sejak pendekatan awal perusahaan melalui aparat pemda. Lagi pula dalam proses awal ini pemerintah maupun perusahaan tidak pernah men-jelaskan dengan baik apa saja keuntungan, kerugian dan hak-hak mereka dalam pemanfaat-an hasil SDA di dalam tanah adatnya. Mereka begitu saja mendapat penjelasan bahwa ke-hadiran perusahaan akan membawa keuntungan antara lain, lapangan kerja dan pelayanan sosial bagi masyarakat.

"Berdaulat secara Politik, Mandiri secara Ekonomi, dan Bermartabat secara Budaya"

1 komentar:

muhammad erdi | Rabu, November 19, 2008 10:45:00 AM

kabar baik.
dengar kabar kalo harga nikel turun drastis dari 50.000 us/ton menjadi 5.500 us/ton. Ini menjadikan BHP billiton tidak melanjutkan assessmentnya dan cabut dari P. Gag. Tambang2 liar di Raja Ampat juga dah siap gulung tikar.

Akan jadi ancaman kl harga nikel kembali normal, tapi setidaknya saat ini alam Raja Ampat masih bisa bernapas lega, keculai Pemdanya tentunya, hehe.

salam,
erdi

Poskan Komentar

Logo Telapak